LOADING

Type to search

Kolom

Gerakan Literasi Masyarakat: Sinergi Forum TBM & Kemdikbud

Redaksi 10 bulan ago
Share

Oleh Dr. Firman Hadiansyah, M. Hum (Ketua Umum PP Forum TBM)

Sekilas Forum TBM
14 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 11 Juli 2005, lahirlah sebuah Forum bernama Forum Taman Bacaan Masyarakat (Forum TBM). Waktu itu, di Solo, Kemdikbud mengundang para aktivis literasi yang kemudian bersepakat mendeklarasikan terbentuknya wadah untuk menaungi TBM-TBM di seluruh Indonesia. Zulkarnaen dari Jawa Barat didampuk menjadi Ketua. Pada fase ini, Forum TBM masih mencari bentuk, termasuk berusaha menginisiasi pembentukan Forum TBM di wilayah (PW) dan daerah (PD). Lima tahun kemudian, di Yogyakarta, Gol A Gong terpilih menjadi Ketua. Pada fase kepemimpinannya, Forum TBM mulai menggeliat dan mulai dikenal oleh khalayak yang lebih luas. Kegiatan-kegiatan literasi kian massif di berbagai daerah. TBM-TBM tumbuh dan bertunas.

Pada tahun 2015, di Jakarta, saya diamanahi secara aklamasi menjadi Ketua berikutnya. Sebuah amanah yang cukup berat. Di sisi lain, ini menjadi tantangan yang menarik karena karakteristik TBM yang cukup dinamis. Setelah mendiskusikan arah keberlanjutan Forum TBM dengan para pengurus dan penasihat, lalu muncullah ide untuk menggemakan kembali Gerakan Indonesia Membaca. “Indonesia Membaca” sebetulnya bukan istilah baru dalam gerakan literasi di Indonesia. Pada tahun 2001, Wien Muldian dkk membentuk Forum Indonesia Membaca yang berkonsentrasi pada advokasi literasi terutama di daerah-daerah. Pada periode ketiga Forum TBM, istilah ini kemudian dihidupkan kembali.

GIM dan Embrio GLN

Tanggal 11 September 2015, saya menulis esai di Koran Tempo dengan judul “Gerakan Indonesia Membaca” . Tak dinyana, ternyata tulisan tersebut direspons baik oleh Mendikbud Anies Baswedan, Ph. D., waktu itu. Saya, Ariful Amir dan Wien Muldian diundang makan siang di kantin Kemdikbud dan membincangkan mengenai GIM yang menurut Mendikbud cukup menarik dan kampanye tersebut dapat segera dicanangkan untuk pemantik. Maka pada tanggal 19 September 2015 Gerakan Indonesia dimulai di Parigi Moutong oleh Mendikbud pada perhelatan Sail Tomini dan dicanangkan di Karawang pada tanggal 24 Oktober 2015 yang bertepatan dengan Hari Aksara Internasional. Pada acara HAI, Forum TBM menginisiasi Festival Indonesia Membaca; dilanjutkan di Papua 12 November dan 19 Desember 2015 di Jember.

Walaupun masih terkesan seremonial, GIM telah mampu membuka mata khalayak akan pentingnya kampanye literasi ini. Pelbagai komunitas di masyarakat, institusi serta Pemerintah Daerah ikut terlibat mencanangkan GIM. GIM (varian Gerakan Literasi Masyarakat) menjadi salah satu bagian dalam memantik pembentukan Gerakan Literasi Nasional yang pertama kali diketuai oleh Ir. Harris Iskandar, Ph. D., karena di waktu yang hampir bersamaan muncul juga Gerakan Literasi Sekolah dan Keluarga. GLN menjadi semacam dirijen agar gerakan yang dibangun tetap selaras dan tidak tumpang tindih. Untuk penguatan GIM, diinisiasi juga Kampung Literasi yang menjadi salah satu program yang berhasil memantik kepedulian gerakan literasi di desa-desa.

Pergantian Mendikbud dari Anies Baswedan, Ph. D., kepada Prof. Dr. Muhadjir Effendy tidak menyurutkan gerakan literasi ini. Bahkan pada tanggal 2 Mei 2017, para pengelola TBM dan penggiat literasi sejumlah 38 orang, diundang ke istana bertemu Presiden yang didampingi oleh Mendikbud. Pada pertemuan tersebut, Forum TBM memberikan 8 bulir rekomendasi literasi yang intinya adalah menguatkan gerakan literasi yang selama ini telah berkembang dengan baik. Bertepatan dengan Sumpah Pemuda, pada tanggal 28 Oktober 2017, Mendikbud Prof. Dr. Muhadjir Effendy mencanangkan Gerakan Literasi Nasional dengan berbagai agenda yang telah disusun seperti peta jalan Gerakan Literasi nasional, modul dan pedoman pelatihan fasilitator GLN, serta panduan 6 literasi dasar dan pedoman penilaian dan evaluasi GLN. Pada periode ke-2 ini, GLN diketuai oleh Prof. Dr. Dadang Sunendar yang juga menjadi Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Peran dan Posisi TBM
Lantas, dimanakah peran dan posisi TBM dalam Gerakan Literasi Nasional atau lebih spesifik dalam Gerakan Literasi Masyarakat? Menilik perkembangan di era sekarang, ada dua jenis TBM. Pertama, TBM didirikan oleh Satuan pendidikan nonformal seperti Pusat kegiatan Belajar Mengajar (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Sanggar kegiatan belajar (SKB) dan (mungkin) PAUD, serta Satuan Pendidikan sejenis lainnya. Mengingat TBM didirikan oleh satuan pendidikan, maka fungsi TBM sekadar menjadi perpustakaan bagi pembelajar (dalam hal ini warga belajar) atau jika merujuk Permendikbud no 81 Tahun 2013, TBM adalah pengejawantahan dari program budaya baca. Dengan demikian, buku-buku yang ada di TBM tersebut lebih banyak mengarah pada pendukung kegiatan belajar mengajar. Selain itu, ruang gerak TBM sangat terbatas karena tidak berfokus pada gerakan literasi.

Jenis kedua adalah TBM mandiri yang diinisiasi oleh masyarakat yang peduli dengan pengembangan gerakan literasi. Biasanya TBM jenis ini bersifat mandiri dan independen. TBM Mandiri juga biasa dikenal dengan istilah Komunitas Literasi. Di dalam pengembangannya, TBM mandiri lebih luwes dan terbuka dengan hal-hal baru. Biasanya yang mengelola direkrut secara berkala dan sifatnya kerelawanan. Untuk memikat pembaca, TBM secara regular mengadakan kegiatan-kegiatan kreatif dan tergantung pada peminatan. Misalnya ada TBM yang fokus pada literasi baca tulis dan literasi budaya. Ada juga yang focus pada literasi digital dan seterusnya. Varian ini menjadi ciri khas bagi TBM itu sendiri. Namun dari segala perbedaan itu, TBM mandiri biasanya menjadikan tempatnya sebagai learning center. Selain itu program TBM Mandiri memiliki kekhasan dengan “mendatangi” pembacanya. Tidak sedikit yang memanfaatkan moda transportasi tertentu seperti mobil, motor, sepeda, sehingga ada transaksi literasi antara pengelola buku dan pemustaka. Gaya kerelawanan ini yang kemudian memantik pihak-pihak lain untuk ikut terlibat dalam menyebarkan virus literasi.

Berbeda dengan TBM yang berada di PKBM, secara yuridis, TBM Mandiri harus mengusahakan pendirian atas nama yayasan/ akta notaris. Disinilah persoalan muncul terutama ketika TBM tersebut akan mendapatkan bantuan atau hendak mengurus izin operasional kepada Dinas Pendidikan setempat. Dalam merespons Surat Izin Operasional, ada Dinas Pendidikan yang dengan mudah memberikannya mengingat TBM adalah bagian dari Pendidikan Nonformal; ada juga yang sulit bahkan enggan mengeluarkan Surat Izin Operasional karena TBM tidak memiliki acuan regulasi. Hingga saat ini, TBM (terutama yang mandiri) memang belum ada acuannya. Bahkan di Kemdikbud sendiri, TBM sebagai lembaga dan TBM sebagai program masih belum ada kejelasan. Dengan problematika tersebut, maka inisasi dari Forum TBM dan Kemdikbud agar TBM menjadi Satuan Pendidikan perlu ada pendalaman khusus. Jika TBM mandiri menjadi Satuan Pendidikan, sebetulnya secara de facto itu terjadi di lapangan. Banyak sekali TBM yang membuat pelatihan-pelatihan/ pembelajaran tertentu seperti belajar menulis sastra, jurnalistik, film, kerajinan tangan dan seterusnya. Artinya jika ada proses pembelajaran, maka 8 standar pendidikan sebetulnya secara integratif telah diterapkan karena tidak mungkin ada pelatihan menulis misalnya, jika tidak ada warga belajar, tidak ada tutor, tidak ada acuan kurikulum, tidak ada tempat belajar, yang termaktub di dalam delapan standar pendidikan. Yang harus dilakukan adalah beradaptasi dengan norma-norma administratif yang bersifat compliance. Dalam linearitas Satuan Pendidikan, TBM lebih dekat dengan LKP karena pendidikannya cenderung seperti kursus yang terbatas hanya beberapa bulan saja.

Lantas jika TBM menjadi Satuan Pendidikan, apakah ruang geraknya akan terkungkung? Sejak lama TBM seperti juga PAUD, memang dikenal sebagai education movement. Ia hadir untuk memberikan advokasi dan penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya literasi. Tetapi di sisi lain, kita juga tidak boleh menolak akan kehadiran variasi TBM yang menjadi learning society, menjadi basis proses belajar mengajar di masyarakat dan hal tersebut jelas tak terbantahkan. Justru jika menjadi satuan pendidikan, keunggulannya adalah TBM secara formal diakui sebagai lembaga pendidikan, di sisi lain, ia juga memiliki kemanfaatan untuk terus mengkampanyekan gerakan literasi di tenagh-tengah masyarakat. Standar ganda ini menjadi ciri khas yang kuat karena tidak dimiliki oleh Satuan Pendidikan lainnya. Hal lain yang bisa jadi penguatan adalah TBM bisa menjadi katalisator untuk mengadakan pembelajaran 6 literasi dasar yang harus dimiliki oleh masyarakat Indonesia dalam menghadapi persaingan global di masa depan.

*) Dipresentasikan pada acara Bimbingan Teknis Program Peningkatan Budaya Baca, Subdit Keaksaraan dan Budaya baca Dikbintara, Dirjen Paud Dikmas, Kemdikbud di Yogyakarta, 5 Maret 2019.

Leave a Comment