Bila meminjam istilah dunia virtual, literasi berikut derivasinya tampaknya sedang viral saat ini. Literasi bagaikan fashion, kata Dewayani dan Retnaningdyah (2017), orang beramai-ramai memakainya agar tidak ketinggalan mode. Literasi seolah telah menjadi brand baru bagi pendidikan modern. Hampir seluruh istilah yang berkaitan dengan ‘pendidikan’ atau ‘pengetahuan’ telah berganti baju menjadi literasi. Bukan hanya pegiat dan relawan, kepolisian sampai presiden pun turut ambil bagian.
Akan tetapi, di tengah geliat dan popularitasnya, kampanye literasi masih dilingkupi perasaan inferior. Inferioritas tersebut bahkan diembuskan oleh para pegiatnya sendiri. Saya masih kerap menjumpai makalah-makalah atau ceramah-ceramah literasi yang masih dihiasi data-data survey internasional yang menempatkan Indonesia hampir selalu berada pada ranking terbawah.
Saya sudah lama memendam perasaan tidak setuju dengan kampanye literasi yang menghidangkan ranking dan data berdasarkan survey internasional sebagai titik pijaknya. Saya pun sudah lama tak mengindahkan ujaran-ujaran yang mengatakan bahwa indeks minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001, siswa di Indonesia membaca 0 buku dalam setahun, atau data teranyar dari studi Most Littered Nation in The World yang menempatkan Indonesia berada pada peringkat ke-60 dari 61 negara. Saya percaya, setiap negara memiliki kekhasannya masing-masing. Dari segi jumlah penduduk, misalnya, rasanya tak apple to apple membandingkan Indonesia dengan Singapura, misalnya, yang jumlah penduduknya tidak sebanding. Itu belum melihat aspek lain, misalnya keragaman karakter dan kebudayaan.
Dalam buku “Suara dari Marjin” (Rosda Karya, 2017), Dewayani dan Retnaningdyah menuturkan bahwa pengaruh survey internasional memang telah berhasil menginduksi berbagai kebijakan. Sayangnya, kentara betul bahwa gerakan literasi yang dikobarkan pemerintah masih terkesan demi mengejar berbagai ketertinggalan versi survey internasional tersebut. Oleh karena orientasinya mengejar ketertinggalan tanpa ditopang penelitian yang holistis, maka kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan pemerintah masih bersifat artifisial, seremonial, kurang esensial, dan berujung menjadi rebutan proyek.
Kondisi demikian memunculkan aktor-aktor, yang oleh Iqbal Dawami (2017) disebut sebagai pseudoliterasi. Pseudoliterasi adalah mereka yang berkedok pegiat literasi namun pada kenyataannya tengah berebut aneka proyek untuk keuntungan pribadi. “Saya sering melihat para aktivis literasi mengampanyekan untuk membaca, tetapi dirinya tidak membaca.” Demikian Iqbal melontarkan keresahannya dalam buku Pseudoliterasi (Maghza, 2017). Ya, bagaimana mungkin kampanye membaca dan menulis digalakkan oleh mereka yang tidak menjadikan membaca dan menulis sebagai kegiatan dalam keseharian? Kemunculan pseudoliterasi, menurut Iqbal, tak bisa dihindari karena motif awal kampanye yang dicanangkan pemerintah pun sekadar memperbaiki peringkat. AS Laksana, sebagaimana dikutip Iqbal, menyebut kampanye gerakan literasi saat ini ibarat perayaan tujuh belas Agustusan, yang pesan utamanya hanya: “Kami telah menjalankan anjuran untuk memasyarakatkan budaya membaca.”
Literasi Ideologis
Kampanye literasi yang artifisial sangat mudah kita identifikasi cirinya. Tengoklah lini masa media sosial kita. Akan kita jumpai foto-foto anak-anak yang sedang berpose membaca buku, atau anak-anak yang berbaris sambil menampilkan salam literasi (ibu jari dan telunjuk diacungkan membentuk huruf L). Foto-foto yang ditampilkan hampir seluruh komunitas literasi tersebut tentu saja tidak salah. Akan tetapi, foto tersebut menjadi ciri betapa gerakan-gerakan literasi menjadi sungguh artifisial manakala para pegiatnya alpa melaporkan hasil baca, menyodorkan karya dan sebagainya. Keberhasilan gerakan literasi, bagi para pseudoliterasi ini, dicirikan oleh adanya kemeriahan dan pencitraan.
Dewayani dan Retnaningdyah dalam Suara dari Marjin (Rosda Karya, 2017), mengajak kita untuk memahami bahwa literasi memiliki makna lebih daripada sekadar kampanye penumbuhan minat baca dan program tantangan membaca yang didengungkan dengan meriah. Kampanye literasi, tambah mereka, hendaknya tidak memaksakan program yang seragam kepada komunitas masyarakat. Dewayani dan Retnaningdyah menawarkan konsep literasi ideologis.
Literasi ideologis adalah upaya menitikberatkan pada upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memahami teks (seperti teks cetak, digital, teks budaya, teks religius) untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Titik pijaknya adalah “memahami”. Seseorang atau masyarakat tidak mungkin memiliki pemahaman tanpa mengalami atau terlibat yang dalam istilah Dewayani dan Retnaningdyah disebut trajektori. Trajektori literasi adalah lintasan pengalaman seseorang ketika memaknai kegiatan membaca dan menulis untuk mencerna pengetahuan (2017:24).
Bagaimana cara menuju literasi ideologis? Kuncinya ada pada keteladanan. Apakah kebijakan bidang literasi ini telah terinternalisasi dalam pribadi pengambil kebijakannya?
Apakah di lingkungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, kegiatan membaca dan menulis sudah menjadi tradisi? Di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sudahkah pejabat-pejabatnya sampai pegawai-pegawainya menjadikan membaca dan menulis sebagai tradisi? Jika hal itu belum menjadi kebiasaan yang mengakar, maka gerakan literasi yang sejauh ini sudah dilakukan hanya sandiwara belaka, yang dalam bahasa Erving Goffman sebagai dramaturgi literasi.
Saya mengajak siapa saja, terutama para pengambil kebijakan di bidang literasi, untuk memerdekakan literasi kita dari ranking-ranking internasional. Upaya membumikan gerakan literasi harus dimulai dari bumi kita, dari kultur kita, dari kondisi masyarakat kita, bukan dari langitan, dari tes-tes dan survey internasional. Karena gerakan literasi yang berangkat dari sosiokultural kita akan mensyaratkan keterlibatan langsung para pelakunya, sehingga suasana maupun hasilnya mampu membangkitkan kesadaran, membentuk pribadi yang lebih kuat, dan lebih tepat sasaran. Bukan hanya itu, praktik literasi yang ideologis seperti itu bisa berlangsung secara mandiri, penuh idealisme, saling menguatkan. Dan sebenarnya, gerakan-gerakan seperti ini telah berlangsung cukup lama, namun terabaikan oleh pemerintah yang terbius oleh obsesi mengejar ketertinggalan berdasarkan ranking yang dibuat lembaga-lembaga internasional itu.
*) Tulisan ini sebelumnya telah dimuat di alineatv.com dan rafeiali-institute.org
**) Ditulis/diposting kembali di web ini semata-mata untuk sebaran semata